Jakarta, 1 September 2026 – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat strategi pengendalian inflasi pangan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, terutama dalam menghadapi kenaikan inflasi pada kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food. BI menilai perkembangan harga pangan perlu menjadi perhatian karena sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, kondisi produksi, serta kelancaran distribusi antarwilayah. Pengendalian harga juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan. Strategi tersebut dijalankan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP/TPID).
Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan inflasi volatile food menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditangani bersama. Perkembangan terakhir menunjukkan inflasi inti relatif stabil, sementara tekanan dari kelompok pangan bergejolak mengalami peningkatan. Kondisi tersebut membuat pemerintah dan BI perlu memperkuat langkah untuk menjaga pasokan komoditas strategis sekaligus memastikan distribusinya tetap lancar. Upaya pengendalian tidak hanya dilakukan ketika harga sudah mengalami kenaikan, tetapi juga melalui langkah antisipasi terhadap potensi gangguan produksi. Dengan pendekatan tersebut, stabilitas harga diharapkan dapat dijaga secara lebih konsisten.
Salah satu tantangan yang diantisipasi adalah potensi gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca. BI sebelumnya mengingatkan risiko El Nino yang diperkirakan dapat memberikan tekanan terhadap produksi dan biaya usaha tani, terutama di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah menjadi perhatian karena perubahan produksi dapat dengan cepat memengaruhi harga di tingkat konsumen. Gangguan pada pasokan juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi apabila kebutuhan suatu wilayah harus dipenuhi dari daerah lain. Karena itu, kesiapan pasokan dan jaringan distribusi menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi hingga akhir tahun.
Untuk menghadapi risiko tersebut, BI dan pemerintah memperkuat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga. Implementasinya menggunakan strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Penguatan produktivitas pangan juga menjadi perhatian agar ketersediaan komoditas tidak hanya bergantung pada intervensi pasar ketika harga meningkat. Melalui pendekatan tersebut, pengendalian inflasi diarahkan untuk menangani persoalan pangan dari sisi produksi hingga distribusi.
Kerja sama antardaerah menjadi salah satu instrumen yang terus diperkuat. Daerah yang memiliki surplus pangan dapat memasok wilayah yang mengalami kekurangan sehingga kesenjangan ketersediaan komoditas dapat ditekan. Pola tersebut dinilai penting karena karakteristik produksi pangan di Indonesia berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. BI juga mendorong fasilitasi distribusi pangan, termasuk dukungan terhadap biaya angkut untuk menjaga harga tetap terjangkau ketika komoditas harus dikirim dari daerah surplus ke daerah defisit. Dengan distribusi yang lebih efisien, kenaikan biaya logistik diharapkan tidak terlalu besar memengaruhi harga yang dibayar masyarakat.
Strategi pengendalian juga mencakup penguatan produksi melalui pemanfaatan teknologi. Digital farming dan pertanian presisi menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membantu petani menghadapi risiko perubahan kondisi lingkungan. Penguatan pascapanen dan hilirisasi pangan juga diperlukan agar hasil produksi tidak cepat rusak serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Selain itu, penguatan kelembagaan pangan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pertanian dapat membantu menjaga keberlanjutan produksi. Dengan memperkuat sisi hulu dan hilir secara bersamaan, pemerintah berharap pengendalian harga tidak hanya bersifat sementara.
Intervensi pasar tetap menjadi bagian dari strategi ketika terjadi tekanan harga yang membutuhkan penanganan cepat. Gerakan pasar murah dapat dilakukan dengan memperhatikan komoditas, lokasi, dan waktu yang tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Namun, BI menekankan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar. Kebijakan jangka panjang perlu diarahkan pada peningkatan produksi, penguatan rantai pasok, perbaikan logistik, serta pengelolaan pascapanen. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat sistem pangan lebih tahan terhadap gangguan produksi dan perubahan harga.
Pemerintah dan BI juga perlu menjaga komunikasi dengan masyarakat agar ekspektasi terhadap harga tetap terkendali. Informasi mengenai ketersediaan stok, perkembangan produksi, serta langkah stabilisasi dapat membantu masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pangan. Komunikasi yang baik juga penting untuk mencegah kepanikan atau pembelian berlebihan ketika muncul isu mengenai kelangkaan komoditas tertentu. Di sisi lain, koordinasi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik produksi, distribusi, dan komoditas utama yang berbeda sehingga strategi pengendaliannya perlu disesuaikan.
Penguatan strategi pengendalian inflasi pangan pada akhirnya diarahkan untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Stabilitas harga tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga membutuhkan dukungan produksi, distribusi, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah daerah. BI dan pemerintah kini mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh melalui GPIPS, kerja sama antardaerah, peningkatan produktivitas, efisiensi logistik, dan intervensi pasar yang terukur. Dengan koordinasi yang konsisten, tekanan harga pangan diharapkan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Upaya tersebut menjadi semakin penting di tengah risiko perubahan cuaca dan dinamika ekonomi yang dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat.





