newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 4 September 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah memaksakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di sekolah yang diliburkan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala BGN Sudaryono menjelaskan operasional MBG pada prinsipnya mengikuti keputusan pemerintah daerah mengenai kegiatan belajar mengajar di masing-masing wilayah. Apabila sekolah diliburkan atau pembelajaran dialihkan menjadi jarak jauh karena kabut asap, penyaluran MBG melalui sekolah juga dihentikan sementara. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai adanya siswa maupun orang tua yang diminta mengambil makanan ketika sekolah tidak beroperasi akibat karhutla. Menurut Sudaryono, kejadian itu berlangsung dalam kondisi tertentu ketika dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyiapkan makanan sebelum pemberitahuan libur diterima. BGN memastikan keselamatan siswa tetap menjadi pertimbangan dan tidak pernah meminta sekolah tetap dibuka hanya untuk menjalankan distribusi MBG.
Sudaryono menjelaskan kasus yang menjadi perhatian terjadi ketika keputusan meliburkan sekolah diumumkan setelah dapur SPPG telanjur menjalankan proses produksi. Pada saat tersebut, bahan baku sudah dibeli, sejumlah bahan telah dipotong dan dipersiapkan, bahkan sebagian proses memasak sudah berlangsung. Kondisi itu membuat makanan yang telah diproses harus diselesaikan agar tidak terbuang dan tetap dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat. BGN kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan mekanisme pembagian yang paling memungkinkan pada hari tersebut. Salah satu mekanisme yang diterapkan di beberapa lokasi adalah makanan diambil oleh orang tua siswa sehingga anak tidak harus mengikuti kegiatan belajar di tengah kondisi kabut asap. Kebijakan tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku terhadap makanan yang telah telanjur diproduksi sebelum pemberitahuan penutupan sekolah diterima.
Mulai hari berikutnya, dapur MBG tidak lagi melakukan penyaluran kepada sekolah selama kegiatan belajar mengajar masih diliburkan. Mekanisme yang sama berlaku apabila pemerintah daerah memutuskan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Operasional SPPG disesuaikan dengan kegiatan penerima manfaat sehingga produksi makanan tidak dilakukan seperti ketika sekolah beroperasi normal. BGN telah memberikan arahan kepada jaringan dapur agar melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan kondisi masing-masing wilayah. Langkah tersebut juga bertujuan mencegah produksi makanan dalam jumlah besar ketika penerima manfaat tidak berada di sekolah. Dengan koordinasi yang dilakukan lebih awal, bahan baku dan jadwal operasional dapur dapat disesuaikan sehingga tidak terjadi persoalan seperti pada hari pertama penetapan libur.
BGN menyerahkan keputusan mengenai pembukaan maupun penutupan sekolah kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Untuk jenjang SMA dan sederajat, keputusan berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, sementara pendidikan dasar dan menengah pertama menjadi bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. BGN tidak memiliki kewenangan menentukan sekolah harus tetap menjalankan pembelajaran ketika pemerintah daerah telah memutuskan kegiatan dihentikan karena kondisi lingkungan. Karena itu, Sudaryono menegaskan tidak ada kebijakan yang meminta pemerintah daerah mengabaikan kondisi karhutla demi mempertahankan operasional MBG. Ketika sekolah dinyatakan libur, sistem distribusi makanan akan mengikuti keputusan tersebut. Pendekatan itu diperlukan agar program pemenuhan gizi tidak bertentangan dengan kebijakan keselamatan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Persoalan tersebut muncul di tengah meningkatnya dampak karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Kabut asap yang dihasilkan kebakaran dapat menyebabkan kualitas udara menurun sehingga pemerintah daerah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi paparan terhadap masyarakat. Peliburan sekolah atau penerapan pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu pilihan ketika kondisi udara dinilai tidak mendukung aktivitas normal. Anak-anak termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian karena paparan asap dapat mengganggu kesehatan, terutama apabila berlangsung dalam waktu lama. Karena itu, keputusan mengenai kegiatan sekolah perlu mempertimbangkan informasi mengenai kualitas udara serta rekomendasi instansi terkait. BGN memastikan kebijakan MBG menyesuaikan kondisi tersebut dan bukan menjadi alasan untuk mempertahankan kegiatan tatap muka ketika pemerintah daerah memilih meliburkan siswa.
Koordinasi menjadi unsur penting karena keputusan mengenai kegiatan sekolah dapat berubah dengan cepat mengikuti perkembangan kebakaran dan kondisi udara. Dapur SPPG biasanya melakukan persiapan sejak beberapa jam sebelum makanan dikirim kepada penerima manfaat sehingga perubahan mendadak dapat terjadi ketika proses produksi telah berlangsung. Untuk mengurangi risiko makanan terbuang, komunikasi antara sekolah, pemerintah daerah, penanggung jawab penanggulangan bencana, dan pengelola SPPG perlu dilakukan sedini mungkin. Informasi mengenai kemungkinan pembelajaran jarak jauh dapat membantu dapur menyesuaikan pembelian bahan baku maupun jumlah makanan yang diproduksi. Apabila keputusan baru diterima ketika makanan telah selesai dibuat, diperlukan mekanisme khusus untuk memastikan makanan tetap dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan risiko bagi siswa. Pengalaman dari wilayah terdampak karhutla menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola koordinasi tersebut.
BGN sebelumnya juga telah memberikan pedoman kepada dapur SPPG mengenai penyesuaian operasional ketika sekolah tidak menjalankan pembelajaran secara normal. Ketentuan tersebut diperlukan karena program MBG melibatkan produksi dan distribusi makanan dalam jumlah besar dengan bahan yang sebagian memiliki masa penyimpanan relatif singkat. Perubahan jumlah penerima manfaat harus diketahui secepat mungkin agar dapur dapat menyesuaikan kebutuhan bahan dan proses produksi. Selain mengurangi pemborosan, langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. Makanan yang telah dimasak harus ditangani berdasarkan standar waktu konsumsi dan tidak dapat disimpan sembarangan untuk dibagikan pada hari berikutnya. Karena itu, setiap perubahan operasional membutuhkan keputusan yang cepat sekaligus komunikasi antara pihak yang terlibat.
Di sisi lain, kondisi karhutla masih membutuhkan pemantauan karena sebaran asap dapat berubah berdasarkan kondisi cuaca, arah angin, curah hujan, dan intensitas kebakaran. Pemerintah terus memantau perkembangan titik panas, kebakaran di lapangan, kualitas udara, serta jarak pandang di wilayah terdampak. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan mengenai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan. Kondisi antara satu daerah dengan wilayah lainnya tidak selalu sama sehingga kebijakan dapat diterapkan secara berbeda berdasarkan tingkat risiko masing-masing. Daerah dengan kualitas udara yang masih memungkinkan dapat mempertahankan aktivitas tertentu, sedangkan wilayah yang mengalami asap lebih berat dapat menerapkan pembatasan. BGN menyatakan akan mengikuti keputusan yang ditetapkan berdasarkan kondisi lokal tersebut.
Polemik mengenai pengambilan MBG saat sekolah diliburkan juga menjadi pengingat bahwa program berskala nasional membutuhkan mekanisme khusus ketika menghadapi keadaan darurat. Bencana alam, karhutla, banjir, erupsi gunung api, maupun kondisi lain dapat menyebabkan kegiatan sekolah berubah secara tiba-tiba. Sistem MBG karena itu membutuhkan prosedur yang mampu menyesuaikan produksi, distribusi, dan penerima manfaat ketika keadaan normal terganggu. Setiap daerah juga memiliki kondisi geografis dan kemampuan penanganan bencana yang berbeda sehingga koordinasi lokal memiliki peran besar. Pengelola SPPG perlu memperoleh informasi yang akurat sebelum produksi dimulai agar keputusan dapat dilakukan berdasarkan kondisi terbaru. Evaluasi terhadap kasus karhutla dapat digunakan untuk memperkuat prosedur tersebut sehingga persoalan serupa dapat diminimalkan pada keadaan darurat berikutnya.
BGN pada akhirnya menegaskan bahwa keberlangsungan MBG tidak ditempatkan di atas keselamatan siswa maupun keputusan pemerintah daerah mengenai penanganan karhutla. Distribusi makanan yang sempat dilakukan ketika sekolah telah diumumkan libur terjadi karena dapur telanjur membeli bahan, melakukan persiapan, dan memasak sebelum informasi diterima. Makanan tersebut kemudian dibagikan melalui mekanisme yang disesuaikan pada hari pertama agar tidak terbuang, termasuk melalui pengambilan oleh orang tua di sejumlah lokasi. Setelah itu, produksi dan distribusi dihentikan selama siswa masih tidak menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah. BGN akan terus menyesuaikan operasional SPPG dengan keputusan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota berdasarkan kewenangan masing-masing. Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan MBG di wilayah terdampak karhutla diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan gizi sekaligus mengutamakan keselamatan penerima manfaat.
