newssportsaz_0q4zf1
Pada Agustus 2025, pemerintah pusat Indonesia mengusulkan pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar 25%, mengurangi anggaran dari sekitar Rp 866 triliun menjadi Rp 650 triliun pada tahun 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan siang gratis bagi siswa, namun langsung menimbulkan gelombang keprihatinan dan ketidakpuasan publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah detikcom+6BMKG+6Reuters+6.
Beberapa daerah dilaporkan merespons defisit anggaran dengan menaikkan pajak secara drastis—seperti di Pati, Jawa Tengah yang menaikkan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan) hingga 250%, serta di Bone, Sulawesi yang juga menaikkan pajak lokal hingga 65%. Kenaikan tersebut dianggap sebagai langkah terpaksa untuk menutupi defisit akibat pemangkasan dana Reuters+1.
Di Pati, protes luas terjadi. Ribuan warga turun ke jalan, melempari kantor pemerintah dengan batu, dan membakar mobil polisi — memicu penggunaan gas air mata dan water cannon oleh aparat keamanan. Aksi ini memaksa pencabutan kebijakan pajak, sementara Ketua Asosiasi Kepala Daerah menyoroti bahwa beberapa kabupaten mengandalkan hampir 90% anggaran mereka dari pemerintah pusat, sehingga pemangkasan dana berdampak sangat besar pada fasilitas publik seperti penyediaan air irigasi, pendidikan, dan kesehatan Reuters+10Reuters+10Wikipedia+10.
Kebijakan ini tidak hanya menimbulkan kritik soal otonomi daerah yang terancam, tapi juga dianggap menambah ketegangan publik. Renegosiasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah pun diupayakan pemerintah, sementara warga menyoroti bahwa langkah ini berpotensi memperlemah sistem desentralisasi yang telah dibangun sejak era reformasi ReutersThe Australian.
Ringkasan:
-
Pemangkasan dana daerah sebesar 25% untuk 2026
-
Kenaikan pajak lokal ekstrem sebagai kompensasi
-
Protes keras di Pati dan Bone
-
Risiko meluasnya ketidakpercayaan publik dan melemahnya otonomi daerah
