newssportsaz_0q4zf1
Mamuju, 11 September 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu mengubah materi peraturan perundang-undangan menjadi informasi visual yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Teknologi tersebut dipandang dapat mendukung tugas penyuluh hukum ketika harus menjelaskan aturan yang memiliki bahasa formal dan struktur cukup kompleks. Materi hukum dapat dikemas dalam bentuk infografis, videografis, ilustrasi alur, maupun konten digital yang menampilkan inti ketentuan secara lebih komunikatif. Pendekatan visual diharapkan membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, prosedur, serta ketentuan hukum tanpa harus langsung membaca dokumen panjang. Meski demikian, penggunaan AI tetap ditempatkan sebagai sarana pendukung dan bukan sebagai pengganti peraturan resmi maupun tenaga penyuluh hukum. Setiap informasi yang dihasilkan juga harus diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim sebelumnya menekankan bahwa pemanfaatan AI dapat membantu penyuluh menyusun, mengolah, dan menyampaikan materi hukum secara lebih cepat, sederhana, serta mudah dipahami. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi perhatian setelah jajaran Kemenkum Sulbar mengikuti kegiatan optimalisasi AI dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). AI dapat membantu mengolah materi yang sebelumnya berbentuk teks menjadi struktur informasi yang lebih ringkas sebelum dikembangkan menjadi materi edukasi. Selain visualisasi, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat simulasi tanya jawab dan menyusun bahan komunikasi digital. Dengan metode itu, penyuluhan hukum dapat menjangkau masyarakat melalui lebih banyak format. Namun, kualitas dan ketepatan materi tetap harus menjadi perhatian utama agar penyederhanaan tidak mengubah substansi peraturan.
Visualisasi dianggap relevan karena tidak semua masyarakat memiliki latar belakang hukum atau terbiasa membaca peraturan perundang-undangan. Dokumen hukum umumnya menggunakan istilah tertentu, struktur pasal, serta hubungan antarketentuan yang membutuhkan ketelitian ketika dibaca. Bagi masyarakat umum, format tersebut terkadang membuat informasi yang sebenarnya berkaitan langsung dengan kehidupan mereka terasa sulit dipahami. Penggunaan ilustrasi atau diagram dapat membantu menunjukkan hubungan antara aturan, prosedur, dan tindakan yang perlu dilakukan. Sebuah prosedur pelayanan, misalnya, dapat diterjemahkan menjadi alur dari tahap pengajuan hingga penyelesaian. Materi mengenai hak dan kewajiban juga dapat dipisahkan secara visual sehingga informasi penting lebih mudah ditemukan. Penyederhanaan semacam ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat sebelum mempelajari naskah peraturan secara lengkap.
Penggunaan AI juga memungkinkan penyuluh hukum membuat materi untuk kelompok masyarakat yang berbeda dengan lebih cepat. Informasi bagi pelajar dapat menggunakan bahasa dan visual yang berbeda dibandingkan materi yang ditujukan kepada pelaku usaha, perangkat desa, atau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Teknologi dapat membantu menyiapkan rancangan awal berdasarkan karakteristik audiens sebelum materi tersebut diperiksa dan disempurnakan oleh petugas. Fleksibilitas tersebut membuat satu peraturan dapat dikomunikasikan melalui beberapa format tanpa harus menyusun seluruh materi dari awal. Konten kemudian dapat disebarluaskan melalui media sosial, layanan digital pemerintah, kegiatan penyuluhan, maupun pertemuan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan AI tidak hanya mempercepat produksi materi tetapi juga membuka peluang memperluas jangkauan edukasi hukum.
Meski menawarkan berbagai kemudahan, Kemenkum Sulbar menekankan penggunaan AI harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Informasi yang dihasilkan teknologi tidak dapat langsung dianggap benar karena sistem AI dapat menghasilkan kesalahan, kehilangan konteks, atau memberikan interpretasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya. Risiko tersebut menjadi sangat penting dalam bidang hukum karena perbedaan satu istilah atau penghilangan sebuah pengecualian dapat mengubah pemahaman terhadap aturan. Setiap materi yang dibuat dengan bantuan AI karena itu harus diverifikasi berdasarkan peraturan dan sumber hukum resmi. Penyuluh hukum tetap mempunyai tanggung jawab memberikan penjelasan dan pendampingan kepada masyarakat. Teknologi ditempatkan untuk meningkatkan kemampuan manusia, bukan mengambil alih kewenangan dalam menentukan makna suatu ketentuan.
Kehadiran penyuluh tetap diperlukan terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui infografis atau ringkasan. Sebuah peraturan dapat memiliki keterkaitan dengan regulasi lain, ketentuan pelaksanaan, maupun kondisi khusus yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Dalam situasi seperti itu, komunikasi langsung dengan tenaga yang memahami bidang hukum menjadi penting. AI dapat membantu menemukan dan mengelompokkan informasi awal, tetapi penilaian terhadap penerapan aturan membutuhkan pemahaman mengenai konteks. Prinsip tersebut juga dapat mencegah masyarakat menjadikan jawaban otomatis sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan hukum. Karena itu, transformasi digital dalam penyuluhan tetap harus mempertahankan mekanisme konsultasi dan pendampingan manusia.
Kemenkum Sulbar juga telah mendorong penggunaan infografis dan videografis sebagai bagian dari strategi publikasi layanan hukum. Penyajian tersebut bertujuan memperkuat pesan sekaligus membuat informasi layanan lebih mudah diterima masyarakat luas. AI dapat mempercepat proses tersebut dengan membantu menyusun konsep, merangkum bahan, membuat struktur visual, dan menyesuaikan bahasa berdasarkan media yang digunakan. Penyuluh selanjutnya dapat memeriksa apakah setiap elemen telah menggambarkan ketentuan dengan benar. Proses tersebut berpotensi membuat produksi konten hukum menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kebutuhan terhadap kontrol kualitas. Semakin banyak informasi hukum yang dapat dikemas secara sederhana, semakin besar pula peluang masyarakat memperoleh pemahaman mengenai layanan maupun aturan yang berkaitan dengan kepentingannya.
Peningkatan kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam penerapan teknologi tersebut. Pegawai tidak cukup hanya mengetahui cara memberikan instruksi kepada sistem AI, tetapi juga perlu memahami cara menilai kualitas keluarannya. Kemampuan mengidentifikasi informasi yang salah, tidak lengkap, atau keluar dari konteks menjadi bagian penting dalam penggunaan AI untuk bidang hukum. Pengetahuan mengenai keamanan data juga diperlukan agar dokumen atau informasi yang tidak diperuntukkan bagi publik tidak dimasukkan sembarangan ke dalam layanan berbasis AI. Pada saat yang sama, aparatur harus tetap meningkatkan pemahaman mengenai peraturan sehingga mampu melakukan verifikasi secara mandiri. Kombinasi antara literasi teknologi dan kompetensi hukum akan menentukan seberapa efektif AI dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan Kemenkum Sulbar memperkuat penyebarluasan regulasi secara lebih sistematis dan inklusif. Sebelumnya, Kanwil juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan serta pola diseminasi regulasi yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penyebarluasan menjadi bagian penting karena kualitas peraturan tidak hanya ditentukan oleh proses penyusunannya. Masyarakat juga perlu mengetahui dan memahami ketentuan setelah peraturan diberlakukan. Ketika informasi hukum sulit dipahami, terdapat risiko masyarakat tidak mengetahui hak maupun kewajibannya. Teknologi digital dan AI dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil kesenjangan tersebut dengan menyediakan materi yang lebih mudah diakses melalui perangkat sehari-hari.
Pemanfaatan AI untuk memvisualisasikan peraturan pada akhirnya diarahkan untuk membuat penyuluhan hukum semakin efektif tanpa mengurangi akurasi dan kepastian hukum. Teknologi dapat membantu mengubah materi kompleks menjadi infografis, video, diagram, simulasi tanya jawab, maupun bentuk edukasi digital lainnya yang lebih dekat dengan kebiasaan masyarakat mengonsumsi informasi. Namun, naskah peraturan resmi tetap menjadi rujukan utama apabila terdapat perbedaan atau kebutuhan untuk memahami ketentuan secara lengkap. Penyuluh hukum juga tetap memegang peranan penting dalam memverifikasi dan memberikan konteks terhadap informasi yang dihasilkan teknologi. Dengan penerapan yang bertanggung jawab, AI dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum sekaligus meningkatkan efisiensi kerja aparatur. Kemenkum Sulbar berharap inovasi tersebut dapat membuat hukum semakin mudah dipahami tanpa mengurangi ketelitian terhadap substansi aturan.
