newssportsaz_0q4zf1
Padang, 10 September 2026 – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi terus dikawal setelah sejumlah persoalan yang sebelumnya menghambat proyek mulai mendapatkan penyelesaian. Ruas strategis tersebut menjadi salah satu proyek infrastruktur utama yang diharapkan memperkuat konektivitas Sumatera Barat sekaligus membuka akses lebih cepat menuju Riau. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya telah melakukan serangkaian koordinasi untuk menyelesaikan persoalan trase dan pembebasan lahan. Salah satu perkembangan penting adalah penyelesaian polemik trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, dengan mengalihkan jalur ke lokasi lain. Pemerintah berharap langkah tersebut membuat proses persiapan dapat bergerak lebih cepat tanpa terbebani persoalan hukum yang berkepanjangan. Andre menargetkan pekerjaan konstruksi dapat mulai berjalan pada akhir 2026 apabila tahapan teknis dan pembebasan lahan dapat diselesaikan sesuai rencana.
Percepatan proyek sebelumnya dibahas melalui pertemuan lintas instansi yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui trase, BPN, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan karena pembangunan ruas Sicincin-Bukittinggi membutuhkan penyelesaian persoalan yang berbeda pada setiap wilayah. Pemerintah ingin memastikan persoalan lahan dan trase tidak kembali menjadi penghambat ketika pekerjaan fisik telah dimulai. Pengalaman pembangunan infrastruktur lain di Sumatera Barat menunjukkan pembebasan tanah dapat menjadi faktor yang menentukan kecepatan pelaksanaan proyek. Karena itu, persoalan tersebut didorong selesai sejak tahap persiapan agar kontraktor dapat bekerja secara berkesinambungan. Andre menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga proyek tetap berada pada jalur waktu yang telah disusun.
Salah satu persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian adalah penolakan terhadap rencana trase yang melewati Nagari Kubang Putih di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah dilakukan pembahasan bersama, pemerintah memutuskan mengalihkan jalur tersebut ke trase baru sehingga rencana sebelumnya tidak lagi digunakan. PT Hutama Karya selanjutnya melakukan penyesuaian untuk menentukan trase alternatif yang memenuhi kebutuhan teknis sekaligus mengurangi potensi konflik dengan masyarakat. Penyelesaian tersebut dinilai memberikan kepastian lebih besar bagi kelanjutan proyek karena salah satu hambatan utama telah mendapatkan jalan keluar. Pemerintah daerah juga diminta memastikan proses pengadaan tanah di sepanjang jalur baru berlangsung transparan dan sesuai ketentuan. Andre menekankan masyarakat yang lahannya terdampak harus mendapatkan proses ganti untung secara adil sehingga pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru.
Kepastian serupa juga muncul dari Kota Padang Panjang yang akan dilintasi ruas tol sekitar 4,45 kilometer. Pemerintah kota menyatakan bagian trase yang melewati wilayahnya sejauh ini tidak menghadapi persoalan lahan yang berarti dan siap mendukung percepatan pembangunan. Desain lokasi pintu keluar tol di Padang Panjang juga telah mendapatkan solusi baru setelah dilakukan penyesuaian terhadap rancangan sebelumnya. Kondisi tersebut penting karena Padang Panjang berada di jalur strategis yang menghubungkan Padang dengan Bukittinggi serta sejumlah kawasan ekonomi dan pariwisata di bagian tengah Sumatera Barat. Pemerintah daerah berharap keberadaan pintu tol nantinya dapat memberikan dampak langsung terhadap perdagangan, jasa, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota di sepanjang trase akan terus dibutuhkan sampai seluruh pengadaan tanah benar-benar selesai.
Secara keseluruhan, ruas Sicincin-Bukittinggi direncanakan memiliki panjang sekitar 40 kilometer dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan lebih dari Rp25 triliun. Dalam sejumlah pembahasan terbaru, nilai proyek secara keseluruhan juga disebut dapat mendekati Rp29 triliun setelah memperhitungkan berbagai kebutuhan pembangunan. Pemerintah mempercayakan pelaksanaan proyek kepada PT Hutama Karya melalui skema penugasan sebagai bagian dari pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera. Perusahaan telah mempersiapkan sejumlah tahapan pendukung, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, survei topografi, kajian geoteknik, hingga persiapan pengadaan tanah. Tahapan tersebut harus berjalan beriringan agar pekerjaan konstruksi dapat dimulai tanpa menunggu seluruh proses dilakukan secara berurutan. Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan mulai sekitar Oktober 2026, sementara perkembangan penyelesaian lahan diharapkan membuat pekerjaan dapat bergerak paling lambat pada akhir tahun.
Target awal pengoperasian ruas Sicincin-Bukittinggi berada pada 2031, tetapi terdapat peluang penyelesaian dipercepat menjadi sekitar 2029 apabila seluruh dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi dapat berjalan optimal. Andre mendorong skenario percepatan tersebut karena Sumatera Barat membutuhkan tambahan konektivitas untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan provinsi tetangga. Ruas ini nantinya akan melanjutkan konektivitas dari Tol Padang-Sicincin yang telah beroperasi dan secara bertahap menjadi bagian dari jaringan menuju Pekanbaru. Dengan tersambungnya jalur tersebut, perjalanan antarkawasan diharapkan menjadi lebih efisien dibandingkan sepenuhnya bergantung pada jalan nasional. Pemerintah juga memiliki alternatif jalur transportasi ketika ruas jalan eksisting mengalami kemacetan maupun gangguan akibat bencana. Namun, percepatan target tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan pembebasan tanah dan pekerjaan teknis tanpa mengurangi standar keselamatan konstruksi.
Manfaat ekonomi menjadi salah satu alasan utama proyek tersebut terus didorong. Sumatera Barat memiliki produksi pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai komoditas usaha kecil dan menengah yang dipasarkan ke Riau dan wilayah lain di Sumatera. Saat ini distribusi barang masih sangat bergantung pada jalan nasional dengan waktu perjalanan yang dapat meningkat ketika terjadi kemacetan, longsor, banjir, atau gangguan lainnya. Jalan tol diharapkan memangkas waktu tempuh dan membuat biaya logistik lebih terukur sehingga produk daerah memiliki daya saing lebih tinggi. Andre menilai akses yang lebih cepat menuju Riau dapat memperbesar pasar bagi hasil pertanian Sumatera Barat sekaligus meningkatkan arus barang dari kedua provinsi. Konektivitas tersebut juga dapat mendorong munculnya pusat ekonomi baru di sekitar pintu tol apabila pengembangan wilayah dilakukan secara terencana.
Sektor pariwisata diperkirakan ikut mendapatkan manfaat besar karena trase mengarah ke kawasan yang memiliki sejumlah destinasi utama Sumatera Barat. Bukittinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Agam merupakan daerah dengan aktivitas wisata yang tinggi serta menjadi tujuan perjalanan masyarakat dari berbagai provinsi. Perjalanan yang lebih singkat dari Padang maupun dari arah Riau berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan konektivitas baru dengan memperkuat destinasi, sentra kuliner, produk UMKM, serta fasilitas pelayanan wisata. Namun, manfaat tersebut membutuhkan perencanaan agar aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Pembangunan pintu keluar tol juga perlu terintegrasi dengan jaringan jalan daerah sehingga kendaraan dapat bergerak menuju pusat ekonomi tanpa menciptakan titik kemacetan baru.
Selain manfaat ekonomi, pembangunan ruas Sicincin-Bukittinggi memiliki dimensi ketahanan transportasi karena jalur Padang menuju kawasan tengah Sumatera Barat memiliki karakter geografis yang cukup menantang. Sejumlah ruas jalan nasional berada di kawasan pegunungan dan lembah yang rentan mengalami gangguan ketika terjadi hujan ekstrem, banjir, maupun longsor. Keberadaan jalan tol tidak sepenuhnya menggantikan fungsi jalan nasional, tetapi dapat memberikan pilihan tambahan bagi mobilitas orang dan distribusi barang. Pemerintah juga harus memastikan rancangan jalan memperhitungkan kondisi geologi, drainase, kestabilan lereng, jembatan, dan risiko bencana di sepanjang trase. Kajian lingkungan menjadi sangat penting mengingat jalur pembangunan melewati kawasan dengan karakter alam yang beragam. Percepatan proyek karena itu tetap harus berjalan bersama penerapan standar konstruksi dan mitigasi bencana yang ketat.
Andre Rosiade memastikan pengawalan terhadap proyek Sicincin-Bukittinggi akan terus dilakukan sampai pembangunan benar-benar berjalan di lapangan. Penyelesaian persoalan Kubang Putih, kepastian trase di Padang Panjang, serta koordinasi pengadaan tanah menjadi modal untuk memasuki tahapan berikutnya. PT Hutama Karya bersama pemerintah kini harus menyelesaikan kajian teknis dan administrasi yang dibutuhkan sebelum konstruksi dapat dilaksanakan secara penuh. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat agar proses pembebasan tanah berlangsung transparan dan tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan. Jika tahapan tersebut berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik diharapkan dapat mulai dilakukan pada akhir 2026 dan membuka peluang ruas tersebut selesai lebih cepat dari target awal 2031. Kehadiran Tol Sicincin-Bukittinggi nantinya diharapkan tidak hanya memperpendek perjalanan, tetapi menjadi bagian dari jaringan transportasi yang memperkuat ekonomi, pariwisata, investasi, serta konektivitas Sumatera Barat dengan wilayah lain di Pulau Sumatera.
