newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 22 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri untuk membahas rencana penerapan pendidikan gratis di lembaga pendidikan negeri. Pembahasan mencakup jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut difokuskan pada langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Pemerintah ingin memastikan akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas dapat diperoleh secara lebih merata. Rapat juga menjadi tindak lanjut atas komitmen Presiden mengenai pembiayaan pendidikan negeri.
Presiden sebelumnya menegaskan biaya pendidikan di lembaga negeri seharusnya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Komitmen tersebut mencakup pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi negeri. Pemerintah kemudian diminta menyusun perhitungan dan mekanisme agar gagasan tersebut dapat diterapkan secara terukur. Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan penghapusan biaya yang dibebankan kepada peserta didik, tetapi juga keberlanjutan pembiayaan operasional lembaga pendidikan. Kemampuan fiskal negara menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.
Sejumlah menteri terkait mengikuti pembahasan untuk menyusun pilihan kebijakan yang dapat digunakan dalam penerapan pendidikan gratis. Koordinasi lintas kementerian diperlukan karena program tersebut menyangkut pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi yang berada dalam lingkup pengelolaan berbeda. Pemerintah juga harus menghitung kebutuhan anggaran yang selama ini ditopang oleh berbagai komponen pembiayaan pendidikan. Untuk perguruan tinggi negeri, perhitungan antara lain perlu mempertimbangkan penerimaan dari uang kuliah tunggal serta sumber pendapatan lainnya. Pemerintah ingin memastikan perubahan mekanisme pembiayaan tidak mengurangi kemampuan lembaga pendidikan dalam memberikan layanan berkualitas.
Pada tingkat sekolah, pemerintah menargetkan perluasan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri mulai dari jenjang awal hingga sekolah menengah. Kebijakan tersebut berkaitan dengan sekitar 164 ribu sekolah negeri di berbagai wilayah Indonesia. Besarnya jumlah satuan pendidikan membuat penerapan program membutuhkan kesiapan anggaran, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang matang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara sekolah di perkotaan, wilayah pedesaan, kepulauan, dan daerah terpencil. Pemerataan kualitas menjadi perhatian agar kebijakan pendidikan gratis tidak hanya menghilangkan biaya, tetapi juga meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta didik.
Agenda pendidikan pemerintah juga mencakup perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Infrastruktur yang memadai dipandang penting agar perluasan akses dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain ruang kelas, kebutuhan terhadap laboratorium, perpustakaan, sanitasi, teknologi pembelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah secara bersamaan memperhatikan kesejahteraan guru sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari pembenahan sistem pendidikan secara lebih luas.
Untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah mempersiapkan penerapan kebijakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Perhitungan diperlukan karena perguruan tinggi memiliki struktur pembiayaan yang berbeda dibandingkan sekolah dasar dan menengah. Pemerintah perlu memastikan kampus tetap memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk kegiatan akademik, penelitian, pengembangan fasilitas, dan pelayanan mahasiswa apabila beban biaya mahasiswa dikurangi atau dihapuskan. Skema penggantian pendapatan menjadi salah satu aspek yang harus dipersiapkan sebelum kebijakan diterapkan. Tahapan pelaksanaan juga diperlukan agar perubahan sistem pembiayaan tidak mengganggu kegiatan perguruan tinggi.
Rapat terbatas tersebut menjadi langkah pemerintah untuk menerjemahkan komitmen pendidikan gratis menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan. Presiden meminta jajarannya mempercepat persiapan sekaligus menyusun skema yang mempertimbangkan kualitas pendidikan dan keberlanjutan anggaran. Pemerintah diharapkan menentukan tahapan, cakupan penerima manfaat, serta mekanisme pendanaan setelah seluruh perhitungan selesai dilakukan. Apabila dapat diterapkan secara luas, kebijakan tersebut akan mengurangi hambatan biaya bagi masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan di lembaga negeri. Pemerintah menempatkan perluasan akses pendidikan sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
