Jakarta, 18 November 2026 – Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja di lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Melalui komunikasi dengan manajemen perusahaan dan perwakilan serikat buruh, para pekerja yang sebelumnya diberhentikan kini mendapatkan kesempatan untuk kembali bekerja. Penyelesaian tersebut mencakup kepastian status hubungan kerja, penyesuaian upah sesuai ketentuan minimum, serta pemberian jaminan sosial melalui BPJS. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menerima aspirasi para pekerja dalam audiensi bersama Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR menegaskan bahwa perlindungan hak pekerja harus menjadi perhatian penting dalam pengelolaan perusahaan, termasuk badan usaha milik negara dan anak perusahaannya.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menjelaskan bahwa persoalan tersebut dialami pekerja PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP), yang telah bergabung ke dalam PT Krakatau Baja Konstruksi. Sebagian besar pekerja diketahui telah menjalankan tugas selama sekitar delapan tahun, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai status hubungan kerja mereka. Selain persoalan kontrak, para pekerja juga menghadapi pembayaran upah di bawah ketentuan minimum, belum mendapatkan kepesertaan BPJS, serta mengalami masalah dalam pembayaran lembur. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada DPR melalui perwakilan serikat pekerja untuk mendapatkan penyelesaian. Anggia menilai persoalan ketenagakerjaan yang berlangsung cukup lama harus ditangani secara menyeluruh agar pekerja memperoleh hak sesuai peraturan yang berlaku.
Setelah melalui proses komunikasi dan mediasi selama kurang lebih satu bulan, perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan akhirnya mencapai kesepakatan pada 13 November 2026. Sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja memperoleh kepastian untuk kembali bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perusahaan juga menyepakati penyesuaian upah sesuai ketentuan upah minimum regional serta pemenuhan kepesertaan BPJS bagi para pekerja. Anggia menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah awal untuk memperbaiki hubungan industrial sekaligus memberikan perlindungan yang lebih jelas. Meski demikian, DPR masih akan memantau pelaksanaannya agar seluruh hak yang telah disepakati benar-benar diterima oleh pekerja.
DPR juga membuka peluang untuk mendorong perubahan status para pekerja menjadi karyawan tetap melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Anggia menjelaskan bahwa penerapan PKWT untuk sementara merupakan bagian dari solusi yang disepakati di tengah proses pembenahan internal perusahaan. Ia berharap kondisi perusahaan semakin membaik sehingga kepastian hubungan kerja dapat ditingkatkan pada masa mendatang. Sementara itu, Ketua Umum KASBI Sunarno menyampaikan apresiasi atas keterlibatan pimpinan DPR dan Komisi VI dalam membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut Sunarno, proses mediasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan untuk mempekerjakan kembali 64 buruh, tetapi juga membuka kembali ruang bagi aktivitas serikat pekerja yang sebelumnya menghadapi hambatan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade turut menegaskan pentingnya menindaklanjuti aspirasi pekerja, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kepastian hubungan kerja. DPR berharap penyelesaian persoalan di lingkungan Krakatau Steel dapat menjadi contoh pentingnya komunikasi antara manajemen perusahaan, pekerja, dan pemerintah dalam menangani perselisihan ketenagakerjaan. Penguatan industri nasional dinilai harus berjalan seiring dengan perlindungan tenaga kerja agar keberlanjutan usaha tidak mengabaikan hak-hak normatif buruh. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan juga diperlukan untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi. Melalui pendampingan berkelanjutan, DPR berharap seluruh pekerja memperoleh kepastian pekerjaan, penghasilan yang layak, dan perlindungan sosial sesuai ketentuan hukum yang berlaku.






