Banda Aceh, 13 November 2026 – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah jembatan Bailey, terutama dalam menjaga konektivitas wilayah yang membutuhkan akses transportasi. Mualem menilai pengelolaan anggaran daerah harus diarahkan pada kebutuhan mendesak yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi bagian penting karena berhubungan dengan mobilitas penduduk, distribusi barang, serta kelancaran aktivitas ekonomi. Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif.
Optimalisasi TKD menjadi perhatian karena dana transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mualem mendorong agar setiap pemerintah daerah mampu menyusun prioritas belanja berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Penggunaan dana diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam konteks pembangunan Aceh, pemerataan akses transportasi menjadi salah satu kebutuhan yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur membutuhkan penanganan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Dalam rapat pimpinan yang berlangsung secara virtual pada Selasa (10/11/2026), Mualem memberikan arahan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026. Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah melalui Ruang P2K APBA di Kantor Gubernur Aceh. Mualem menegaskan bahwa anggaran yang telah dialokasikan harus segera dimanfaatkan sesuai perencanaan dan diawasi secara serius. Ia tidak ingin dana pembangunan yang tersedia justru tidak terserap hingga harus dikembalikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program perlu dilakukan secara konsisten tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan pengawasan penggunaan anggaran.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Percepatan Kegiatan Pemerintah Aceh, realisasi APBA 2026 hingga 10 November mencapai sekitar 72,44 persen dari total pagu Rp11,6 triliun. Sementara itu, realisasi TKD untuk penanganan bencana yang dikelola pemerintah provinsi baru mencapai 47,07 persen dari alokasi Rp824,8 miliar. Pada tingkat kabupaten dan kota, realisasi anggaran serupa tercatat sebesar 43,46 persen dari pagu Rp827 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat anggaran yang perlu segera direalisasikan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Mualem meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan capaian tersebut dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal. Pengawasan tetap diperlukan agar peningkatan penyerapan anggaran tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program.
Pembangunan jembatan Bailey menjadi salah satu perhatian khusus karena infrastruktur tersebut dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh. Jembatan Bailey merupakan jembatan rangka baja modular yang dapat dirakit relatif cepat dan kerap digunakan untuk memulihkan akses transportasi ketika jembatan permanen mengalami kerusakan. Keberadaan jembatan jenis ini sangat penting terutama bagi daerah yang terdampak bencana atau memiliki keterbatasan akses penghubung. Mualem meminta pemanfaatan TKD diarahkan untuk memperbanyak pembangunan jembatan Bailey sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya akses penghubung yang memadai, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan distribusi kebutuhan pokok diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Pemerintah daerah juga perlu memastikan lokasi pembangunan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi infrastruktur di lapangan.
Selain pembangunan jembatan, Mualem turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan sejumlah program hibah, pembangunan masjid, dan pengembangan dayah atau lembaga pendidikan Islam di Aceh. Ia meminta seluruh kegiatan tersebut dipersiapkan secara matang, terutama dari sisi regulasi dan kelengkapan administrasi. Persiapan yang baik dinilai penting untuk menghindari hambatan ketika program mulai dilaksanakan. Mualem juga menginstruksikan Staf Khusus Gubernur Taqwallah agar terus berkoordinasi dengan dinas-dinas yang tingkat realisasi anggarannya masih rendah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah sakit, serta Badan Dayah menjadi beberapa instansi yang diminta memastikan program berjalan sesuai sasaran. Koordinasi antarlembaga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian kegiatan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Mualem mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus Aceh dapat dicairkan pada 2027. Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan dukungan anggaran untuk pembangunan daerah. Dana Otsus memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemerintah provinsi berharap dukungan pendanaan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi daerah. Mualem menegaskan pentingnya memastikan seluruh sumber pendanaan digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata. Dengan percepatan realisasi APBA serta optimalisasi TKD, Pemerintah Aceh menargetkan berbagai program prioritas dapat terlaksana sebelum tahun anggaran berakhir, termasuk penyediaan jembatan Bailey yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.






