newssportsaz_0q4zf1
Tasikmalaya, 23 September 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanganan tuberkulosis atau TB tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga produktivitas masyarakat dan ketahanan ekonomi keluarga. Pasien TB harus menjalani pengobatan dalam waktu relatif panjang sehingga aktivitas kerja berpotensi terganggu apabila penyakit tidak ditangani secara tepat. Dampaknya dapat semakin besar apabila pasien merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga. Berkurangnya kemampuan bekerja berpotensi menekan pendapatan rumah tangga sekaligus memengaruhi kesejahteraan anggota keluarga lainnya. Karena itu, percepatan penanggulangan TB dinilai perlu menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait.
Wiyagus menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Akselerasi Eliminasi TB dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di RSUD dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, 22 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah didorong meningkatkan efektivitas program penanganan TB hingga menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pelayanan terhadap warga yang diduga menderita TB merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Pemerintah daerah karena itu memiliki peran strategis dalam memastikan deteksi, pengobatan, dan pendampingan pasien berjalan secara berkesinambungan.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pemanfaatan anggaran penanganan TB di Kota Tasikmalaya agar semakin efektif dan tepat sasaran. Anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus secara aktif sehingga penderita dapat diketahui dan mendapatkan penanganan lebih cepat. Pemerintah daerah juga didorong memperluas cakupan Kelurahan Siaga TB sebagai bagian dari penguatan penanganan di tingkat masyarakat. Saat ini cakupan Kelurahan Siaga TB di Kota Tasikmalaya mencapai sekitar 49 persen atau sebanyak 34 kelurahan. Wiyagus mendorong cakupan tersebut terus diperluas hingga menjangkau seluruh kelurahan agar penanganan dan pencegahan dapat dilakukan secara lebih merata.
Perhatian terhadap dampak ekonomi menjadi penting karena proses pengobatan TB dapat berlangsung sekitar tiga hingga enam bulan. Dalam periode tersebut, kondisi kesehatan pasien berpotensi memengaruhi kemampuan menjalankan pekerjaan secara normal. Apabila pasien merupakan kepala keluarga atau pencari nafkah utama, berkurangnya aktivitas kerja dapat langsung berdampak terhadap pendapatan rumah tangga. Kondisi berkepanjangan bahkan dapat meningkatkan kerentanan ekonomi apabila keluarga tidak memiliki sumber penghasilan alternatif. Penanganan yang cepat dan tuntas karena itu tidak hanya membantu proses pemulihan kesehatan, tetapi juga mengurangi risiko hilangnya waktu produktif masyarakat.
Penanggulangan TB juga membutuhkan pendekatan lintas sektor karena persoalannya tidak dapat dibebankan hanya kepada dinas kesehatan. Pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kecamatan, kelurahan, hingga unsur masyarakat memiliki peran dalam mendukung pencegahan dan memastikan pasien menyelesaikan pengobatan. Penemuan kasus secara aktif menjadi penting untuk mengurangi risiko penularan kepada keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitar. Edukasi juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya pemeriksaan ketika mengalami gejala atau memiliki kontak erat dengan penderita. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya pengendalian TB dapat dilakukan mulai dari deteksi awal hingga pemantauan pengobatan pasien.
Wiyagus menilai keberhasilan penanganan TB pada akhirnya dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah. Masyarakat yang sehat dan mampu mempertahankan produktivitas akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjaga pendapatan serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika kondisi tersebut berlangsung secara luas, stabilitas ekonomi rumah tangga dapat memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi di tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Pemerintah daerah karena itu didorong tidak memandang anggaran kesehatan hanya sebagai pengeluaran, tetapi juga sebagai bagian dari investasi untuk mempertahankan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut turut berkaitan dengan pembangunan jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kunjungan kerja di Tasikmalaya juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi, serta jajaran pemerintah dan unsur terkait lainnya. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan memperlihatkan pentingnya koordinasi dalam mempercepat eliminasi TB dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Pemerintah berharap perluasan Kelurahan Siaga TB, penemuan kasus secara aktif, dan pengobatan yang tuntas dapat memperkuat pengendalian penyakit tersebut. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat masa pengobatan yang panjang. Dengan penanganan yang terpadu hingga tingkat kelurahan, pengendalian TB diharapkan tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjaga produktivitas serta ketahanan ekonomi keluarga.
